dibawah ini adalah lampiran spp-gup isi yang bersumber dari dana phln, kecuali. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran 2. dibawah ini adalah lampiran spp-gup isi yang bersumber dari dana phln, kecuali

Surat Persetujuan Kepala Kanwil DJPBn c. pengujian atas SPP-GUP KKPbeserta dokumen pendukung . (5)Syarat kelengkapan tagihan lpj. Pengajuan SPP UP tersebut harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:Sedangkan UP PHLN khusus dipakai untuk membiayai pengeluaran dengan sumber dana PHLN. Selanjutnya DJA mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada pemberi pinjaman/hibah dengan dilampiri SPM-PP. 05/2018 Perubahan atas PMK 190/PMK. Langkah-langkah untuk pencairan dana dalam sistem akuntansi pengeluaran kas yaitu: Pertama-tama, kita harus membuat dana SPP UP berdasarkan dokumen. Ketentuan Umum dalam Uang Persediaan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru. 190/PMK. Dibawah ini kelengkapan Perubahan UP yang harus dilampirkan sebelum SPP diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM adalah…. penyaluran dana kegiatan yang berasal dari. Pejabat yang menandatangani SPP-GUP Isi yang bersumber dari dana PHLN adalah. Dokumen SPP-UP terdiri dari: 1) Surat Pengantar SPP-UP 2) Ringkasan SPP UP 3) Rincian SPP UP (SPP from 1,2,3) 4) Surat pernyataan pengajuan SPP-UP 5) Salinan SPD 6) Kwitansi b. Persetujuan atas kenaikan/perubahan proporsi UP-KKP diberikan dengan pertimbangan : Kebutuhan penggunaan UP-KKP dalam 1 bulan, melampaui besaran UP-KKP, dan. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GUP adalah dokumen yang. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas. SPM-GUP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dari dana UP yang diterima. 000. 5. Surat permintaan koreksi tersebut wajib dilampirkan dengan: 1. 1. 000. pdf. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk inencairkan dari. a. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk,. kasih kepada kedua orang tua, kakak, dan sahabat saya. Pengertian Pancasila. 000 (lima puluh juta sampai dengan Rp900. Rekening Khusus yang selanjutnya disingkat Reksus adalah rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya (revolving) setelah Pengajuan SPM GUP, PTUP, & NIHIL. 825113 d. Dana UP tersebut diajukan dan dikelola oleh bendahara pengeluaran. Batas Pengajuan SPP di Bagian Keuangan OK OK. a. Ketentuan pengajuan dan dokumen lampiran yang dipersyaratkan pada SPP DIPA PNBP tersebut adalah sebagai berikut: 1. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian UP (SPP-GUP) Isi (Revolving), diperoleh dari dana dibawah ini, kecuali: a. Surat Persetujuan TUP dari Kepala KPPN DEFINISI KELENGKAPAN SPP GUP DANA PHLN 1. 16. . 000. 06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Diketahui pagu dana klasifikasi belanja PNBP yang dapat dikeluarkan dengan UP suatu kantor/satker berjumlah Rp600. . APD Transfer ke Rekening Kas Umum Negara (R-KUN) adalah aplikasi penarikan dana yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. KPA/PPK b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang. KEDUA : Menetapkan Daftar Penerima Hibah berupa barang/jasa untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini. Pengajuan Surat. Keppres No. PER-24/PB/2005. Mata Anggaran untuk mengajukan SPP Uang Persediaan yang dananya bersumber dari Rupiah Murni adalah. Uang/surat berharga yang ditatausahakan oleh bendahara BLU meliputi hal berikut Kecuali. Pengajuan Pengesahan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS ke KPPN. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan. bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan APBN dan peraturan perundang-undangan lainnya; bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya tahun. Klasifikasi ini memang dapat dilihat dari susunan tabel yang dibuat dalam APBN. Penggantian Uang Persediaan (GUP) adalah dana di pergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang sudah di pakai minimal 75% dari dana UP. Ketentuan yang mengatur secara jelas tentang pembayaran tagihan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD diatur dalam pasal 205, pasal 210 sampai pasal 213, dan pasal 216 sampai pasal 218 Permendagri No. Total Marks 55 / 100 pembayaran UP/PUP/TUP/GUP dana DIPA yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN). BPP d. Meskipun klasifikan ini bukan yang resmi tertuang dalam UU. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Anda mungkin juga menyukai. Sedangkan bukti pengeluaran yang berasal dari Tambahan UP, diajukan dalam SPP-GUP Nihil/Pengesahan. Memposting jurnal ke dalam buku besar; c. Marked Answer : Bendahara Pengeluaran. 000,00 maka pernyataan dibawah ini yang benar adalah. Jenis GUP Nihil ini. PMK No. Dibawah ini kelengkapan SPP-UP yang harus dilampirkan sebelum Rekening Koran. Pejabat Penerima Kuasa adalah pejabat yang menerima kuasa dari Pimpinan. PELATIHAN BENDAHARA PENGELUARAN 39 Rangkuman 1. 524111 d. 05/2014. . SPM-GUP Nihil Dasar Hukum. Yang dimaksud Sistem GFS dalam hal ini adalah The GFS2001 Manual yang diterbitkan oleh IMF. level good sebanyak 14 kriteria yang terdiri dari 5 (lima) kriteriaLetter of Credit yang selanjutnya disingkat SPP -L/C adalah dokumen yang ditandatangani oleh KPA Hibah sebagai dasar bagi KPPN yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Kuasa Pembebanan atas penakan PHLN melalui mekanisme Letter of Credit. 5. atas: Perubahan UP melampaui besaran UP, mempertimbangkan: 1 frekuensi penggantian UP tahun lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1. (3) Hibah langsung adalah Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 16. Penyusunan Perencanaan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada data yang bersumber dari: a. Sesuai PP nomor 42 TAHUN 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri diatur bahwa PPN dan PPnBM yang terutang sejak. q. Pahamilah setiap indikator keberhasilan yang ingin dicapai sebelum membaca isi materi. 3. Kepala Kantor. 21 Tahun 2011 yang merupakan. 000. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat. penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran di lingkungan kementerian pekerjaan umum . a. Pendahuluan Modul Pembayaran. UP maksimal yang dapat ditarik sebesar Rp50. 000,00 b. Dana Talangan Pemerintah adalah dana Rupiah Murni yang digunakan untuk membiayai sementara belanja yang bersumber dari PHLN, yang antara lain disebabkan oleh Reksus Kosong, yang akan diajukan penggantiannya kepada Pemberi PHLN. Rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran; 2. UP Normal b. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi; 3. Mekanisme Pencairan Dana pada bagian perbendaharaan. PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima. . a. Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP untuk DIPA yang bersumber dari dana PNBP, merupakan SPP permintaan uang muka kerja, yang dapat diajukan pertama kali setelah satker menerima DIPA. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 0 tayangan. Marked Answer : SPTB. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui: 1. belanja, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan selain kas berdasarkan bukti-bukti terkait; b. Pejabat yang menandatangani SPP-GUP Isi yang bersumber dari dana PHLN adalah. Uang/surat berharga yang ditatausahakan oleh bendahara BLU meliputi hal berikut Kecuali. explore. SPM-GUP PNBP yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Angaran kepada KPPN, akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-GUP), jika…. Bagikan artikel ini: Pengetahuan yang tercantum di KEMENKEUPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. level basic sebanyak 4 (empat) kriteria yang terdiri dari 2 (dua) kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, dan 2 (dua) kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal; b. Quiz. Tambahan UP 2. Total Marks : 5MARKS OBTAINED 5. Pengajuan SPP oleh Bendahara Pengeluaran Berdasarkan SPD yang diterima Pengguna Anggaran dari PPKD selaku BUD, bendahara pengeluaran mengajukan Surat Pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran. 000,00. Pembayaran sekaligus lunas kepada Pihak Ketiga senilai di bawah 50 juta rupiah. E-Learning ini dapat diakses menggunakan LMS. Sejalan dengan program go green Kementerian Keuangan, panduan teknis ini disusun dan dikemas dalam bentuk Seri Digital Panduan Teknis Pejabat Perbendaharaan Negara. SPM PTUP adalah surat perintah membayar pertanggungjawaban uang persediaan yang. Penerima hak mengajukan tagihan kepada negara atas. Kepala Kanwil DJPb dapat memberikan persetujuan Dispensasi. Played 0 times. Dokumen yang diterbitkan oleh PP­SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen yang dipersamakan. Tersangka suap pajak Wawan Ridwan berjalan meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (29/11/2021). Modul BP Pengelolaan UP Hasan Juni 2018. rekening koran Bendahara Pengeluaran 4. Bendahara Pengeluaran c. 5. I. Pedoman Pelaksanan Anggaran - JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR INDONESIAKhusus pada akhir tahun anggaran, UP Tunai dapat digunakan untuk pembayaran belanja pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran pada Akhir Tahun Anggaran. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut; 11. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Dengan berlakunya akrual basis, secara tidak langsung. Surat Permintaan. . 000,00. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168. 000,00 b. D. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-PTUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi p_ermintaan pertanggungjawaban atas TUP. disebut Pemberi PHLN adalah kreditor yang memberikan pinjaman. a. 000. Modul ini akan memberikan aspek pengetahuan umum dan sikap dalam mencapai kompetensi yang harus dimiliki seorang calon Bendahara Pengeluaran, sedangkan aspek keterampilan akan diberikan dalam modul yang lain. Rekening Koran bendahara pengeluaran d. 3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri,. Rekening Khusus yang selanjutnya disingkat Reksus adalah rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya (revolving) setelahDalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. disusun sebagai panduan praktis bagi pengelola keuangan. PMK NO 178 TAHUN 2018. 28. 9. classes. kegiatan yang dibiayai dari PHLN, dan bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya. Surat Persetujuan TUP dari Kepala KPPN DEFINISI KELENGKAPAN SPP GUP DANA PHLN 1. 000 (seratus juta rupiah) di atas Rp900. 05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER. 000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) maka pernyataan dibawah ini yang benar adalah. Pengajuan SPP-GUP baik Isi maupun Nihil, harus dilengkapi dokumen sebagai berikut: a. 523111 b. Salah satu tugas Bendahara Pengeluaran adalah menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitka n oleh PPK , yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara. Pengajuan SPM GUP, PTUP, & NIHIL. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPP-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang berisi pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP). Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang. 8. No Objection Letter (NOL) atau Approval (jika dipersyaratkan) 4. 05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. Formulir SSBP untuk setoran PNBP termasuk setoran pengembalian belanja yang bersumber dari SPM tahun anggaran yang lalu. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. tentang . mencairkan dana yang bersumber dari DIPA yang terdiri atas SPM LS, SPM UP/TUP, SPM GUP, dan SPM GUP Nihil. Terkait pertanggungjawaban UP maka akan ada 2 (dua) jenis dokumen SPM GUP, yaitu : Untuk UP Tunai maka diterbitkan SPM GUP Tunai : SPM-GUP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dari dana UP Tunai yang diterima. Bank Umum Syariah mendebit Reksus SBSN senilai SP2D tersebut dan memindahbukukannya ke rekening rekanan. 99/PMK. Isi. 07/2017 Ketentuan mengenai penyaluran Hibah yang bersumber dari PLN dan/ atau HLN melalui pembayaran langsung dan rekening khususSPP memiliki 4 jenis yang terdiri dari : SPP Uang Persediaan (SPP-UP) Dipergunakan untuk mengisi uang persediaan (UP) tiap-tiap SKPD. Kepala Kantor. 21. 1. 10 Para Kades dan perangkat desa sebaiknya berhati-hati, namun tak perlu takut sepanjangDana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer 6 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2013). 14. 06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Buku saku ini. • Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah. DEFINISI KELENGKAPAN SPP TUP DANA PHLN 1. KPA/PPK b. penggunaan dananya. Pengajuan SPP oleh Bendahara Pengeluaran Berdasarkan SPD yang diterima Pengguna Anggaran dari PPKD selaku BUD, bendahara pengeluaran mengajukan Surat Pengantar SPP (Surat. 1 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Mekanisme Pencairan Reksus dan Prosedur Refund PHLN di KPPN Oleh: SYAIFUL Kasubdit Rekening Pinjaman dan Hibah Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPBN Kementerian Keuangan. . 4.